Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun menghentikan pemanggilan terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI dalam rangka mengusut permainan anggaran Uninterruptible Power Supply (UPS). "Inspektorat kita suruh jangan panggil lagi karena sedang diperiksa polisi, ngapain repot repot panggil, sementara stop dulu," ucap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3/2015). Dikatakan mantan Bupati Belitung Timur ini, tidak pantas bila inspektorar melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sudah ditangani penegak hukum.
"Tidak pantas juga dong kan kalau lagi diperiksa tapi kita panggil panggil. Takutnya overlap, BPKP juga lagi periksa," ucapnya. Atas alasan tersebut ditegaskan Ahok, inspektorat tidak perlu lagi melakukan pemanggilan terhadap para PNS DKI terkait pengusutan proyek UPS. "Kalau saya sih dihentikan, buat apa lagi. Cukup BPKP, lebih sah," ucapnya.
Sebelumnya Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menjelaskan saat ini pihaknya sudah menggali informasi dari lima PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) "Dari situ baru kita simpulkan. Ini harus teliti. Bukan hanya sekedar melihat ada kesalahan dalam pelaksanaan. Tapi apakah ada kekeliruan mulai dari awal. (Sehingga) Harus banyak perbandingan informasi," ungkap Lasro di Gedung DPRD DKI, Rabu (18/3/2015). Ia pun menepis dugaan adanya kepentingan dalam keputusan tidak meloloskannya sebagai calon sekda meskipun memiliki nilai tertinggi.
"Bagaimana orang menterjemahkan saja, saya kebetulan orang kampung, orang bodoh, saya tulus saja mendengarkan dan saya sudah dipanggil memang beliau sampaikan dan saya bersyukur dan tetap bekerja dan loyal terhadap institusi. Saya kira itu rencana Tuhan bahwa supaya orang tahu bahwa Lasro bisa juga menjawab soal itu loh orang kecil orang jelek itu," ucapnya.
